Legalitas tanah adalah status hukum yang menyatakan bahwa kepemilikan dan penggunaan suatu bidang tanah sah menurut peraturan perundang-undangan. Legalitas ini dibuktikan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, seperti sertifikat tanah dari BPN (Badan Pertanahan Nasional).
🧾 Dokumen Legalitas Tanah yang Umum di Indonesia:
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| SHM (Sertifikat Hak Milik) | Bukti kepemilikan tertinggi. Tanah sepenuhnya milik individu tanpa batas waktu. |
| SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) | Hak menggunakan dan mendirikan bangunan di atas tanah negara selama 30 tahun (bisa diperpanjang). |
| SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) | Hak mengelola lahan untuk usaha pertanian/perkebunan/perikanan skala besar. |
| HPL (Hak Pengelolaan Lahan) | Hak atas tanah oleh badan hukum negara untuk keperluan khusus (BUMN, pemerintah daerah, dll). |
| Girik/Petok D | Bukti administratif lama yang belum memiliki kekuatan hukum seperti sertifikat BPN. Harus ditingkatkan ke sertifikat. |
| Akta Jual Beli (AJB) | Bukti transaksi jual beli tanah, belum menjadi bukti sah kepemilikan sebelum disertifikatkan. |
📌 Mengapa Legalitas Tanah Penting?
-
✅ Menjamin Kepemilikan Sah
-
Terlindung dari sengketa tanah atau klaim pihak lain.
-
-
🏛️ Diperlukan untuk Transaksi Hukum
-
Syarat wajib untuk jual beli, sewa, KPR, hibah, warisan, atau agunan bank.
-
-
🔐 Keamanan Investasi
-
Tanah yang legal lebih aman dan nilainya meningkat.
-
-
🧱 Untuk Pengurusan IMB/PBG
-
Pembangunan hanya bisa dilakukan di atas tanah legal.
-
🛑 Ciri Tanah Tidak Legal (Perlu Diwaspadai):
-
Tidak memiliki sertifikat resmi dari BPN.
-
Dokumen hanya berupa girik/akta warisan tanpa peningkatan hak.
-
Nama di dokumen bukan nama pemilik sebenarnya.
-
Terjadi sengketa atau tumpang tindih batas.
-
Masuk dalam kawasan konservasi/hutan lindung/zona merah.
🔧 Cara Mengecek Legalitas Tanah:
-
Cek sertifikat fisik: Asli atau salinan resmi dari BPN.
-
Cek ke BPN setempat: Bisa langsung atau lewat aplikasi “Sentuh Tanahku”.
-
Gunakan jasa notaris atau PPAT untuk investigasi hukum lebih mendalam.
